makalah HPKI tentang perwalian

DAFTAR ISI

 

Daftar Isi ……..…………………..………………………………………………….. i

Bab 1. Pendahuluan …………………………………………………………………..1

1.1 Latar Belakang ………………………………………………………….. 1
1.2 Rumusan Masalah…..…………………………………………………… 1

Bab 2. Pembahasan……………………………………………………………………2

2.1 Ringkasan Putusan…..…………………………………………………… 2
2.2 Analisa Putusan………………….….…………………………………… 3

Bab 3. Penutup ……………………………………..………………………………. 9

1.1  Kesimpulan ….…………………………………………………………. 9

Daftar Pustaka

BAB 1

PENDAHULUAN

 

1.1 Latar Belakang

                                                                                                                                  Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun secara berkelompok. Melalui perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami istri.

Seiring berkembangnya zaman, semakin banyak perkawinan beda agama antara laki-laki dan perempuan. Perempuan non-muslim dengan laki-laki muslim, maupun perkawinan anatara laki-laki non muslim dengan perempuan muslim. Namun, tidak sedikit diantara perkawinan beda agama tersebut yang berujung dengan perceraian. Lantas, bagaimana dengan nasib anak-anak apabila perkawinan beda agama tersebut mengalami perceraian? Siapa yang lebih berhak mendapatkan hak asuh?

Menanggapi masalah tersebut, makalah ini akan menyajikan tata cara mengenai pengasuhan (perwalian) anak pada perkawinan beda agama sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang Perkawinan (UUP) yang berlaku di Indonesia.

 

1.2 Rumusan Masalah

  1. Siapa yang memiliki hak asuh bila terjadi perceraian pada perkawinan beda agama?
  2. Bila sang anak memeluk agama yang berbeda dengan ibu, apakah ibu tetap berhak memiliki hak asuh atas anak tersebut?
  3. Apa saja syarat-syarat untuk bisa mendapatkan hak asuh?
  4. Siapa yang harus menanggung biaya mengasuh anak?
  5. Kapan hak asuh itu berakhir?

1

BAB 2

PEMBAHASAN

 

2.1 Ringkasan Putusan

 

Putusan tersebut merupakan putusan dari kasus perceraian suami istri yang berbeda agama. WIRASTI RAHAYU WENI BINTI SOEDIRNOKO, 46 tahun  sebagai pihak penggugat, sedangkan ISKANDAR ARIF BIN H.MUH SALIM, 51 tahun sebagai pihak tergugat. Mereka sudah memiliki dua orang anak selama 20 tahun pernikahan yang bernama STANI ARIF ASTI YULIANA, 20 tahun, dan DONI FARIS HAKIM, 11 tahun. Sudah 2 tahun terakhir rumah tangga mereka mengalami keguncangan, yang penyebabnya antara lain karena tergugat pencemburu, tergugat sudah tidak memberi nafkah selama 6 tahun terakhir, tergugat orang yang tempramental, tergugat sering mengancam penggugat, serta antara penggugat dan tergugat sudah tidak memiliki kesamaan misi dalam mendidik anak dikarenakan penggugat telah pindah ke agama Nasrani. Dalam gugatannya Penggugat meminta agar hak hadlonah  terhadap DONI diberikan padanya sebagai ibu kandungnya, karna DONI masih di bawah umur.

Tergugat keberataan jika anak tersebut diasuh oleh penggugat selaku Ibunya, karena penggugat memeluk agama yang berbeda dengan agama yang dianut anaknya. Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta memutus, bahwa hak hadhanah jatuh kepada tergugat selaku ayah kandungnya dengan pertimbangan bahwa DONI memeluk agama yang sama dengan tergugat, bahwa demi perkembangan pisikis dan akidah serta pendidikan anak tersebut dibutuhkan lingkungan yang sesuai dengan  keadaan anak tersebut, dan lingkungan yang dimaksud ada pada pihak tergugat, tanpa mengurangi maksud dari pasal 105 dan pasal 156 KHI,  peran, kewajiban dan hak serta kedudukan ibu kandungnya. Pada kesimpulannya penggugat tidak keberatan  jika hak hadhanah atas DONI jatuh ke tangan tergugat, asalkan masing-masing tetap dapat bertemu dan berkomunikasi dengan anak.

 

2.2 ANALISA PUTUSAN

 

  1. A.    Pengertian

Secara terminologis, hadhanah ialah menjaga anak yang belum bisa mengatur dan merawat dirinya sendiri, serta belum mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Dan hukum hadhanah ini dilaksanakan ketika pasangan suami istri bercerai. Yang paling berhak mendapatkan hadhanah adalah ibu kandungnya. Mengenai hadhanah diatur dalam pasal 105 dan pasal 156 KHI.

Istilah “hak asuh anak” harus dibedakan dengan istilah “kuasa asuh”. Istilah “hak asuh anak” secara hukum sesungguhnya merujuk pada pengertian kekuasaan seseorang atau lembaga, berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, untuk memberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Sedangkan pengertian istilah “kuasa asuh” adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.

Dari pengertian istilah diatas, kiranya memang sulit untuk memahami dan membedakan kedua istilah tersebut tetapi hal ini perlu dijelaskan karena kalau kita bicara hak asuh anak, itu artinya kita sedang berbicara tentang anak terlantar dalam pengertian hak seorang anak yang tidak memiliki jaminan untuk tumbuh kembang secara wajar karena orang tuanya tidak mampu, baik secara ekonomi dan atau secara psikologis. Dalam perceraian, yang kerap menjadi masalah bukan “perebutan hak asuh anak” tetapi masalah “perebutan kuasa asuh anak”.

 

  1. B.                 Yang lebih berhak mengasuh anak

Dalam memutuskan siapa yang berhak atas “kuasa asuh anak” dalam perkara perceraian, sampai saat ini belum ada aturan yang jelas dan tegas bagi hakim untuk memutuskan siapa yang berhak, Ayah atau Ibu. Jadi tidak heran banyak permasalahan dalam kasus “perebutan kuasa asuh anak”, baik didalam persidangan maupun diluar persidangan. Kalaupun ada, satu-satunya aturan yang jelas dan tegas bagi hakim dalam memutuskan hak asuh anak ada dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

“Dalam hal terjadi perceraian :

  1. a.                  pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun

3

adalah hak ibunya.

b.         pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.

c.         biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

Ketentuan KHI diatas nampaknya tidak dapat berlaku secara universal, karena hanya akan mengikat bagi mereka yang memeluk agama Islam (yang perkaranya diperiksa dan diputus di Pengadilan Agama).  Sedangkan untuk orang-orang yang bukan beragama Islam (yang perkaranya diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri), karena tidak ada pedoman yang secara tegas mengatur batasan pemberian hak asuh bagi pihak yang menginginkannya, maka hakim dalam menjatuhkan putusannya akan mempertimbangkan antara lain :

  1. Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan
  2. Bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak
  3. Argumentasi yang dapat meyakinkan hakim mengenai kesanggupan dari pihak yang memohonkan Hak Asuh Anak tersebut dalam mengurus dan melaksanakan kepentingan dan pemeliharaan atas anak tersebut baik secara materi, pendidikan, jasmani dan rohani dari anak tersebut.

Perlu dicermati bahwa, ketentuan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan pada bagian terakhir menyatakan bahwa ”bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.” Berangkat dari ketentuan tersebut maka dalam suatu gugatan perceraian, selain dapat memohonkan agar perkawinan itu putus karena perceraian, maka salah satu pihak juga dapat memohonkan agar diberikan Hak Asuh atas anak-anak (yang masih dibawah umur) yang lahir dari perkawinan tersebut.

Apabila terjadi perceraian antara suami dengan istri yang telah berketurunan, yang berhak mengasuh anak pada dasarnya adalah istri, ibu anak-anak. Apabila ibu anak tidak ada, yang berhak adalah neneknya, yaiu ibu dari ibu anak dan seterusnya ke atas. Apabila tidak ada, beralih pada ibu ayah dan seterusnya ke atas.

4

Apabila keluarga waris vertikal tersebut tidak ada, berpindah kepada keluarga hubungan horizontal, yaitu saudara perempuan kandung, kemudian saudara perempuan seibu, kemudian saudara perempuan seayah, kemenakan

(anak perempuan saudara perempuan kandung, kemudian anak perempuan saudara perempuan seibu).

Urutan berikutnya, apabila kemenakan-kemenakan tersebut tidak ada, hak hadanah berpindah kepada bibi kandung (saudara perempuan kandung ibu), kemudian bibi seibu, kemudian bibi seayah. Apabila bibi-bibi itu tidak ada, berpindah kepada kemenakan (anak perempuan saudara perempuan seayah).

Apabila kerabat-kerabat tersebut diatas tidak ada semua, hak hadanah pindah kepada kemenakan (anak perempuan saudara laki-laki kandung), kemudian kemenakan seibu, kemudian kemenakan seayah. Apabila kemenakan-kemenakan tersebut tidak ada, berpindah kepada bibi (saudara perempuan ayah) kandung, kemudian bibi seibu, kemudian bibi seayah. Apabila bibi-bibi tersebut tidak ada, berpindah kepada bibi ibu (saudara perempuan ibunya ibu), kemudian bibi ayah (saudara perempuan ibunya ayah), kemudian bibi ibu (saudara perempuan ayah ibu), kemudian bibi ayah (saudara perempuan ibunya ayah).

Apabila kerabat-kerabat tersebut tidak ada, atau ada tetapi tidak memenuhi syarat, hak hadanah pindah kepada kerabat ashabah laki-laki dengan urutan sesuai dalam hukum waris. Yaitu ayah, kakek (bapak ayah), dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki. Kemudian saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki seayah, kemenakan laki-laki kandung, kemenakan laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, paman ayah (saudara laki-laki kakek) kandung, kemudian paman ayah seayah.

Apabila kerabat ashabah laki-laki tersebut tidak ada atau ada tetapi tidak memenuhi syarat, hak hadanah pindah kepada kerabat laki-laki bukan ashabah, yaitu kakek (bapak ayah), kemudian saudara laki-laki seibu, kemudian kemenakan seibu (anak laki-laki saudara laki-laki seibu), kemudian paman seibu (saudara laki-laki ayah seibu), kemudian paman (saudara laki-laki kandung ibu), paman seayah, kemudian paman seibu.

5

Apabila kerabat-kerabat tersebut tidak ada, hakim menunjuk siapa yang akan mengasuhnya.Urutan kerabat di atas yang berhak mengasuh anak, dengan pertimbangan bahwa pendidikan anak adalah amat penting untuk mempersiapkan masa depan yang baik. Oleh karena itu, diutamakan kerabat yang mempunyai perhatian, terhadap masa depan anak dalam ukuran yang normal. Akan tetapi, urutan tersebut di atas tidak mutlak karena yang menjadi titik berat pertimbangan hadanah adalah akan keberhasilan pendidikan anak untuk mempersiapkannya  menjadi manusia yang bertabiat saleh. Apabila dalam hadis Nabi riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Al-hakim dari Abdullah bin Amr yang mengatakan, Engkau (istri) lebih berhak mengasuh anakmu selagi engkau belum menikah dengan laki-laki lain.”  Kita perhatikan syarat yang terdapat dalam hadis: “selagi kau belum menikah dengan laki-laki” itu tidak dengan sendirinya berarti bahwa setelah ibu anak kawin dengan orang lain, hak mengasuh anak pindah kepada neneknya (ibunga ibu) sesuai dengan urutan tersebut di atas.

Tanggung jawab dan rasa kasih sayang ayah kepada anak tidak kurang dari ibu. Oleh karenanya, letak urutan ayah tidak selalu harus terlalu jauh seperti urutan di atas. Tidak ada keberatannya apa pun apabila ibu yang lebih berhak mengasuh anak telah kawin dengan laki-laki lain, hak mengasuh pindah kepada ayah anak. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Turmudzi, Nasai, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah yang menyuruh kepada anak, Wahai anak, ini ayahmu dan ibumu, pilihlah kepada siapa engkau akan ikut?” maka, anak itu pun memilih ikut ibunya, kemudian mengajaknya pulang.

 

  1. C.    Syarat Hadanah

Ibu atau penggantinya yang dinyatakan lebih berhak mengasuh anak ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

  1. Berakal sehat
  2. Telah balig
  3. Mampu mendidik
  4. Dapat dipercaya dan berakhlak mulia

6

  1. Beragama islam
  2. Belum kawin dengan laki-laki lain

Mengenai syarat yang disebutkan terakhir, ada pendapat yang mengatakan bahwa apabila suami ibu anak (ayah tiri) yang baru adalah kerabat mahram anak, misalnya pamannya yang mempunyai cukup perhatian besar terhadap pendidikan kemenakan yang kemudian menjadi anak tirinya itu, hak ibu untuk mengasuh anak tidak menjadi gugur sebab paman termasuk yang mempunyai hak asuh juga. Berbeda halnya apabila ibu anak kawin dengan laki-laki lain yang tidak mempunyai hubungan kerabat dengan anak. Dalam hal yang akhir ini hak mengasuh anak terlepas dari ibu, dipindahkan kepada ayah atau lainnya yang lebih mampu mendidik anak bersangkutan. Namun, ini pun tidak mutlak, dimungkinkan juga suami yang baru, ayah tiri anak, bila ia justru menunjukkan perhatiannya yang amat besar untuk suksesnya pendidikan anak. Apabila hal ini terjadi, hak ibu mengasuh tetap ada.

 

  1. D.    Biaya Mengasuh Anak

Biaya mengasuh anak di bebankan kepada ayah anak. Segala sesuatu yang diperlukan anak diwajibkan kepada ayahuntuk mencukupkannya. Apabila ibu yang mengasuh tidak mempunyai tempat tinggal, ayah harus menyediakannya agar ibu dapat mengasuh anak dengan sebaik-baiknya. Apabila untuk keperluan asuhan yang baik diperlukan pembantu rumah tangga, dan ayah memang mampu, ia diwajibkan menyediakan pembantu rumah tangga itu. Jika anak masih dalam masa menyusu, dan untuk dapat menyusui anak dengan baik ibu memerlukan makanan sehat, obat-obat vitamin, dan sebagainya,semua itu menjadi beban ayah. Apabila anak sudah waktunya masuk sekolah, biaya pendidikan itu menjadi tanggungan ayah juga.

Tegasnya, biaya mengasuh anak, apapun bentuknya, apabila memang benar-benar diperlukan, menjadi tanggungan ayah sesuai kemampuan yang ada.

 

7

Kecuali biaya mengasuh, nafkah hidup anak pun yang berupa makan, minum, pakaian,tempat tinggal, kesehatan, dan biaya pendidikan dibebankan kepada ayahnya.

 

  1. E.     Berakhirnya Masa Asuhan

Hak ibu mengasuk anak berakhir apabila anak telah mencapai umur tujuh tahun. Pada umur ini anak disuruh memilih, apakah akan ikut ibu terus atau akan ikut ayah.

Kejadian hadis Nabi yang menyuruh anak memilih antara ayah dan ibunya tersebut di atas sebagai berikut :

Pada suatu hari seorang perempuan datang kepada Nabi untuk mengadukan bahwa bekas suaminya akan mengambil anaknya dari asuhannya, padahal anak itu telah banyak membantu ibunya terutama mencarikan air di sumur abu inabah. Lalu, datanglah bekas suaminya, dan anak itu disuruh nabi untuk memilih akan tetap ikut ibunya atau ayahnya. Akhirnya, anak tetap mengutamakan tetap ikut ibunya, yang kemudian diajak pulang, dan nabi dapat membenarkan pilihan anak tersebut.

Dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa apabila anak telah dapat membedakan antara ayah dan ibunya untuk menentukan pilihan akan ikut salah satunya, anak disuruh memilih, kemudian diserahkan kepada siapa yang dipilihnya. Anak dipandang telah mampu menentukan pilihan apabila telah mencapai masa tamyiz, kira-kira umur tujuh tahun. Dalam hal anak menentukan pilihan mengutamakan tetap ikut ibu, nafkah hidupnya menjadi tanggungan ayah, termasuk biaya pendidikannya. Namun, dalam pasal 156 huruf c KHI menjelaskan kembali, seorang ibu bisa kehilangan hak asuh terhadap anaknya sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun ketika dia dianggap tak mampu melindungi keselamatan jasmani maupun rohani anaknya.

Satu hal yang perlu diperingatkan, siapapun yang akhirnya dipilih untuk diikuti, keberhasilan pendidikan agar menjadi anak yang saleh menjadi tanggung

8

jawab bersama ayah dan ibunya. Segala sesuatunya dimusyawarahkan bersama; perceraian ayah dan ibu jangan sampai berakibat si anak menjadi korban. Kepada anak jangan sekali-kali ditanamkan rasa benci kepada orang tua, ibu jangan memburukkan nama ayah didepan anak, ayahpun jangan memburukkan nama ibu didepan anak. Anak yang mengikuti ayah jangan sampai dipisahkan sama sekali dari ibunya dan anak yang ikut ibu jangan sekali-kali sampai terpisah hubungan dari ayahnya.

 

BAB 3

PENUTUP

 

3.1 Kesimpulan

 

  • Pada hakikatnya hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah ada pada Ibu kandungnya kecuali ada halangan – halangan mengenai syarat – syarat Hadhanah seperti yang sudah dijelaskan di atas, tapi siapapun yang memiliki hak untuk mengasuh maka dia harus bertanggug jawab atas ahlak,pendidikan serta kesejahteraan anak tersebut. Jangan sampai karna perceraian kedua orang tuanya, anak tersebut yang menjadi korban.
  • Ketika anak telah mumayyiz, pilihan boleh diserahkan kepada anak dan tidak memutuskan hubungan dengan orang tuanya.

 

 DAFTAR PUSTAKA

  1. Hadis
  2. Basyir, 2010, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta : UII Press
  3. Undang-undang No.1 Tahun 1974
  4. Kompilasi Hukum Islam
  5. Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Internet :

  1. http://www.negarahukum.com/hukum/hermeneutika-dalam-putusan-hak-asuh-anak.html
  2. http://www.lbhmawarsaron.or.id/bantuan-hukum/Berita/hak-asuh-anak-setelah-perceraian.html
  3. http://lifestyle.okezone.com
  4. http://listianash.wordpress.com/2011/11/15/penentuan-hak-asuh-anak/Listiana Advokat.
About these ads

beri komentar...

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s