kliping HKPU

PENDAHULUAN

 

Isu :     “Reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II”.

Permasalahan

  1. Apa latar belakang Presiden mengadakan Resuffle Kabinet?
  2. Mengapa tindakan Presiden tersebut menuai berbagai kritikan?

Tujuan

  1. Mengetahui penyebab Presiden mengadakan Resuffle Kabinet.
  2. Mengetahui dampak dari Resuffle Kabinet, baik atau buruk bagi Negara.

ANALISIS

  1. 1.                 Latar Belakang Resuffle Kabinet

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi mengumumkan perombakan kabinet Indonesia Bersatu Jilid II (KIB II) Selasa 18 Oktober 2011 di Istana Merdeka. Dikatakannya reshuffle ini bukanlah sebuah rencana bangun tidur, tapi lebih didasarkan pada sejumlah pertimbangan, agar proses reshuffle ini berjalan sistemik dan akuntabel.

Reshuffle ini dilakukan tidak terlepas dari bantuan wakil presiden bekerja selama satu minggu. Bersama Wakil Presiden, dia mengolah, mempertimbangkan berbagai faktor dan mengambil keputusan dan ketetapan berkaitan penetapan KIB II.

Tujuan  dari penataan kabinet ini tidak lain untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas kabinet sekaligus untuk menyukseskan sasaran pembangunan tiga tahun mendatang, supaya tiga tahun mendatang menjadi masa yang kompleks dalam hal menunaikan kewajiban.

Dasar pertimbangan melaksanakan reshuffle di antaranya faktor integritas, faktor the right man in the right place, keperluan organisasi, dalam hal ini kabinet dan masukan serta aspirasi masyarakat luas pada kurun waktu satu tahun terakhir. Faktor lainnya adalah faktor persatuan dalam kemajemukan. Tentu tanpa meninggalkan integritas calon menteri.

Di dalam Undang-undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, untuk mengangkat seseorang sebagai pejabat kementerian ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu :

Pasal 13

(1) Presiden membentuk Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3).

(2) Pembentukan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:

a. efisiensi dan efektivitas;

b. cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas;

c. kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas; dan/atau

d. perkembangan lingkungan global.

Pasal 15

Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 paling banyak 34 (tiga puluh empat).

Pasal 16

Pembentukan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah/janji.

  1. 2.                  Dampak Reshuffle Kabinet

Pernyataan presiden mengenai isu reshuffle tidak hanya sekedar wacana tetapi sepertinya menjadi kenyataan. Salah seorang Staf Ahli Presiden bahkan pernah menyatakan dalam sebuah sesi wawancara bahwa reshuffle kabinet akan diumumkan paling lambat 20 Oktober 2011.

Melihat situasi politik terkait dengan rencana reshuffle kabinet, menarik untuk mengamati dan menganalisis kira-kira siapa Menteri yang sebaiknya akan diganti. Beberapa spekulasi mulai bermunculan, bahkan manuver-manuver politik mulai dilakukan oleh partai koalisi.

Di bawah ini adalah menteri-menteri yang diganti :

  • Menko Kesra Agung Laksono (Partai Golkar).
  • Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad (Partai Golkar).
  • Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh (Partai Demokrat)
  • Menteri Perhubungan Freddy Numberi (Partai Demokrat)
  • Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa (PPP).
  • Menteri Keuangan Agus Martowardojo (profesional)
  • Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar (Partai Amanat Nasional) Menteri BUMN
  • Mustafa Abubakar (profesional).

 

 

Reshuffle Kabinet kini menimbulkan berbagai kekecewaan masyarakat. Timbul keraguan dan ketakutan masyarakat. Ketakutan tersebut antara lain dalam hal :

  • terkait dengan penunjukan Perwira aktif menjadi Kepala BIN. Hal ini cukup bermasalah mengingat BIN harus didorong menjadi lembaga sipil. Meskipun Sosok Marciano dikenal tegas, namun sesungguhnya sosok profesionalitas yang dibutuhkan. Bahkan Marciano tidak berpengalaman dan dikenal dari kalangan intelijen. Demikian pula dengan Amir Syamsoedin yang berasal dari profesi Advokat-berlatar belakang sama dengan Menkumham yang sebelumnya Patrialis Akbar.
  • pengangkatan wakil-wakil menteri dengan jumlah yang banyak memberikan kesan bahwa para menteri tidak mampu menjalankan tuga-tugasnya. Padahal jika memang para wakil menteri yang diangkat berasal dari kalangan profesional dan karir maka sepatutnya merekalah yang diangkat menjadi menteri.
  • Reshuffle ini hanyalah politik akomodasi para profesional (yang dijadikan wakil menteri) dengan para politisi dari berbagai partai koalisi pendukungan pemerintahan SBY.
  • Langkah menambah pos wakil menteri dinilai bahwa Presiden tidak konsisten dengan sikapnya yang dilegalisasi melalui Instruksi Presiden No. 7 tahun 2011 tentang Penghematan Belanja Kementerian dan Lembaga yang ditandatangani medio Maret 2011.
  • Sebagai alat untuk mengembalikan nama baik Presiden, karena akhir-akhir ini kinerja Presiden kurang memuaskan.
  • Efektivitas kabinet SBY hasil reshuffle dan tidak akan bisa menyelesaikan persoalan di Indonesia.

 

KESIMPULAN

Pertentangan yang terjadi karena reshuffle kabinet ini memang patut kita kritisi demi kepentingan bangsa. Akan  tetapi, jangan lupa bahwa presiden memiliki hak prerogatif. Tindakannya kita kritisi bila reshuffle kabinet ini telah berjalan dalam jangka waktu tertentu, misalnya satu tahun. Dalam hal mengambil keputusan, presiden bersifat independen dan sebagai presiden seharusnya berani dan tidak terpengaruh oleh suara apapun.

Setelah reshuffle kabinet tersebut telah berjalan dan menimbulkan berbagai keganjalan yang merugikan Negara, barulah kita kritisi. Walaupun memang kritisi yang kita lakukan sebelum reshuffle kabinet merupakan alat pencegahan, tetapi itu hal yang menambah beban presiden, sehingga dalam mengambil keputusan terdapat kebingungan.

Apabila kita melihat berbagai macam spekulasi yang timbul dari masyarakat, itu merupakan hal yang wajar. Akan tetapi, kita juga perlu memperhatikan apakah hal tersebut dengan mudah bisa kita sampaikan begitu saja tanpa mempertimbangkan rasio yang lain. Bisa saja ini merupakan politik adu domba yang dilakukan oleh pihak tertentu yang sedang terlibat “perang dingin” dengan presiden. Memang jika kita lihat akhir-akhir ini kinerja presiden memburuk. Akan tetapi, apakah ini murni kesalahan presiden sebagai kepala pemerintahan. Hal ini dapat kita lihat di dalam kehidupan pribadi, misalnya suatu organisasi yang salah satu anggotanya melakukan kesalahan, yang bertanggung jawab secara umum adalah pemimpin. Tetapi kita tidak tahu kalau yang bersalah adalah anggotanya. Citra pemimpin menjadi rusak. Hal ini perlu kita terapkan dalam keputusan reshuffle kabinet yang di ambil oleh presiden. Agar kita dapat menghargai usahanya dalam memperbaiki Negara Republik Indonesia.

SUMBER

 

beri komentar...

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s